Iuran BPJS Naik, Menko Airlangga: Pemerintah Sudah Pertimbangkan Putusan MA

Ekonomi | 2020-05-19

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan sebelum memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020
JINFONEWS.COM,- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut dia, penerbitan Perpres telah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 dengan tidak menaikkan iuran kelas III BPJS Kesehatan.

"Revisi pergantian akibat putusan MA dan pergantian sesuai dengan keputusan MA, khusus kelas III enggak ada kenaikan tarif terkait fraud di governance BPJS kesehatan," kata Airlangga dalam konferensi video, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

Lebih lanjut, Airlangga menyebut pemerintah telah menanggung 132,6 juta warga miskin yang tergabung dalam program BJPS Kesehatan JKN/KIS dengan layanan setara kelas III.

Warga miskin ini tidak dipungut biaya sehingga Pemerintah pusat mengalokasikan dana sekitar Rp 4 triliun per bulan untuk iuran BPJS Kesehatan Rp 42.000 per bulan/orang.

"PBI yang ditanggung pemerintah 96,6 juta orang dan ini setara dengan Rp 4 triliun per bulan sehingga 6 bulan setara dengan Rp 24,3 triliun. Ini dibayar pemerintah melalui APBN," ujarnya.

Iuran BPJS Naik, Menko Airlangga: Pemerintah Sudah Pertimbangkan Putusan MA
BPJS Kesehatan



BERITA TERKAIT

Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng
Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto
Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T
Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang
IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung
VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri
Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya
Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara
Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030
Respon Jubir Erick Thohir Soal Garuda Bakal Diganti Pelita Air

TERPOPULER

  1. Rudal Termonuklir Rusia Mengamuk, 50 Jendral Ukraina Jadi Korban

  2. VIDEO Canggih, Misil Anti Pesawat Rusia Berbelok-belok Mengikuti Target dan Dorrr!

  3. VIDEO Bak Kembang Api, Begini Sistem Kerja Roket Ganda Uragan Rusia

  4. VIDEO Negara-negara Arab Deklarasikan Dukungan untuk Rusia

  5. VIDEO Beginilah Nasib Tentara Ukraina yang Ditangkap Rusia

  6. VIDEO Tank Rusia Sembunyi Dibalik Semak, Lalu Hancurkan Tank dan Benteng Ukraina

  7. VIDEO Ukraina Semakin Terancam, Tentara Bayaran Georgia Tiba di Donbas

  8. VIDEO Kondisi Rumah sakit Manakarra Mamuju saat Gempa siang hari ini

  9. VIDEO Detik-detik Peluncuran rudal TOS-1 di posisi dekat Avdiivka oleh Tentara Rusia

  10. Kondisi Polda Sulbar setelah Dilanda Gempa Bermagnitudo: 5.8

RELIGI

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

Cendekiawan Muslim Sebut Pentingnya Bimbingan Keagamaan Bagi Generasi Muda Hadapi Bahaya Media Sosial

EKONOMI

  1. Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

  2. Cek Harga Emas dan UBS Hari Ini di Pegadaian, Senin, 14 Februari 2022

  3. Bappenas Heran Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China

  4. Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng

  5. Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto

  6. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

  7. Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang

  8. IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung

  9. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  10. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  11. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  12. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

Iuran BPJS Naik, Menko Airlangga: Pemerintah Sudah Pertimbangkan Putusan MA

Ekonomi | 2020-05-19

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan wartawan sebelum memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kebijakan Stimulus ke-2 Dampak COVID-19 tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3/2020
Choose Language!

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

JINFONEWS.COM,- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut dia, penerbitan Perpres telah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 dengan tidak menaikkan iuran kelas III BPJS Kesehatan.

"Revisi pergantian akibat putusan MA dan pergantian sesuai dengan keputusan MA, khusus kelas III enggak ada kenaikan tarif terkait fraud di governance BPJS kesehatan," kata Airlangga dalam konferensi video, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

Lebih lanjut, Airlangga menyebut pemerintah telah menanggung 132,6 juta warga miskin yang tergabung dalam program BJPS Kesehatan JKN/KIS dengan layanan setara kelas III.

Warga miskin ini tidak dipungut biaya sehingga Pemerintah pusat mengalokasikan dana sekitar Rp 4 triliun per bulan untuk iuran BPJS Kesehatan Rp 42.000 per bulan/orang.

"PBI yang ditanggung pemerintah 96,6 juta orang dan ini setara dengan Rp 4 triliun per bulan sehingga 6 bulan setara dengan Rp 24,3 triliun. Ini dibayar pemerintah melalui APBN," ujarnya.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Iuran BPJS Naik, Menko Airlangga: Pemerintah Sudah Pertimbangkan Putusan MA
BPJS Kesehatan

Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020