Bagaimana Kelanjutan Pasal Perzinaan di RKUHP? Ini Penjelasan Waketum PPP

Nasional | 2021-06-10

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani
Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, mengatakan partainya akan tetap mempertahankan pasal perzinaan yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diatur dalam Pasal 417-419. Arsul mengatakan, karena Indonesia memiliki budaya yang berbeda dengan Eropa.

"Kami akan pertahankan (pasal perzinaan dalam RKUHP). Ini KUHP Indonesia bukan KUHP Eropa Barat karena budaya Indonesia memang beda," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/6).

Arsul menilai pihak-pihak yang tidak setuju keberadaan pasal perzinaan lalu beragumentasi bahwa RKUHP masuk terlalu jauh dalam ruang privat, maka orang tersebut belajar hukum barat, filsafat hukum barat dan budaya hukum barat. Anggota Komisi III DPR RI itu mengakui dirinya belajar hukum perspektif barat namun apakah harus berpikir dengan perspektif tersebut.

Baca juga: Pakar Hukum Sebut Kewenangan Jokowi Bisa Segera Akhiri Polemik TWK di KPK

"Memang konsep dan filosofi hukum barat memang beda dengan Indonesia. Kalau Barat hanya mengenal kerugian individu atau `individual damage`, namun di Indonesia ada kerugian masyarakat atau `communal damage`," ujarnya.

Menurutnya, karena ada kerugian masyarakat tersebut maka jangan heran kalau di Indonesia untuk "membersihkan" individu dari penilaian sosial, diarak keliling. Arsul menilai dalam pasal perzinaan tersebut justru mengatur agar masyarakat tidak main hakim sendiri sehingga diatur secara rinci dalam pasal-pasal tersebut.




BERITA TERKAIT

Rilis WHO,  Covid-19 Varian Delta Bisa Sebabkan Lonjakan Kasus
Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia jadi Sorotan Media Asing
Kasus Baru Covid-19 Nyaris Menyentuh 13 Ribu, 3 Provinsi Ini Penyumbang Terbanyak
Ingin Punya SIM A? Pastikan Bawa Sertifikat Mengemudi
Viral Matahari Terbit Dari Utara, Begini Penjelasan LAPAN
LSI: PDIP Beri Panggung Gerindra Jadi Partai Terbesar Jika Usung Prabowo Jadi Capres
93,06% Ruang Rawat Covid-19 di RSCM Telah Terisi
Tegakkan Protokol Kesehatan, DKI Memulai Operasi Pendisiplinan tanpa Kompromi
Habib Rizieq Bandingkan Perkaranya dengan Kerumunan McDonald`s
Anies Umumkan Jadwal Pembukaan Jakarta International Stadium

TERPOPULER

  1. Khawatir Masuknya Covid-19 Varian Baru, Pengurus Desak Munas VII Kadin di Kendari "Di Rem Mendadak".

  2. Menelusuri Jejak Pembunuhan Mayat Terbakar di Tompo Ladang Maros (part-2)

  3. Kasus Baru Covid-19 Nyaris Menyentuh 13 Ribu, 3 Provinsi Ini Penyumbang Terbanyak

  4. Menelusuri Jejak Pembunuhan Mayat Terbakar di Tompo Ladang Maros (1)

  5. Wujudkan Pangkep Hebat, Tim Unifa Hadiri Undangan Musrembang RPJMD Kabupaten Pangkep

  6. Indef: PPN Sembako Premium Berpotensi Mendorong Lonjakan Impor Pangan

  7. Arab Saudi Umumkan Skema Haji 2021, Kemenlu : Hanya Untuk yang Mukim

  8. Hasil SBMPTN 2021 Diumumkan Senin Lusa, Cek Jam dan Linknya di sini

  9. Pemerintah Arab Saudi: Haji 2021 Hanya 60 Ribu Orang, untuk Warga Lokal dan Ekspatriat

  10. Selain Sembako, Sektor Pendidikan juga Bakal Dikenai Pajak (PPN)

RELIGI

Arab Saudi Umumkan Skema Haji 2021, Kemenlu : Hanya Untuk yang Mukim

Terkait Haji, Yaqut: Kemenag Akan Fokus untuk Persiapan Haji Tahun Depan

Pemerintah Arab Saudi: Haji 2021 Hanya 60 Ribu Orang, untuk Warga Lokal dan Ekspatriat

Calon Jamaah Haji Ramai-ramai Tarik Setoran Pelunasan, Begini Komentar Kemenag

Isu Dana Haji Disalahgunakan, Muhadjir Datangi BPKH

EKONOMI

  1. Khawatir Masuknya Covid-19 Varian Baru, Pengurus Desak Munas VII Kadin di Kendari "Di Rem Mendadak".

  2. Indef: PPN Sembako Premium Berpotensi Mendorong Lonjakan Impor Pangan

  3. Selain Sembako, Sektor Pendidikan juga Bakal Dikenai Pajak (PPN)

  4. Terkait Rencana Pajak Sembako, Ekonom: Sebaiknya Hanya Berlaku di Retail Modern

  5. Garuda Sudah Pangkas Lebih 20 Persen Karyawannya Sejak Pandemi

  6. Pelaku UMKM Sebut Munas Kadin Berkah bagi Sultra

  7. Gali Potensi Pajak, Pemerintah Akan Gabung Data NIK dan NPWP

  8. Menkeu Akan Kenakan Pajak 35 Persen Untuk Pendapatan 5 Milyar

  9. Jelang Idul Fitri, ini Jumlah Uang Tunai yang Disiapkan BTN

  10. Penjelasan Sri Mulyani Soal Penyebab THR PNS Tak Dibayar Penuh Tahun Ini

  11. Tak Cuma PNS, Jokowi dan Anggota DPR Juga Dipastikan Dapat THR

  12. Tindaklanjuti Aduan Terkait Pembayaran THR, Kemnaker Bentuk Posko THR Keagamaan 2021

Bagaimana Kelanjutan Pasal Perzinaan di RKUHP? Ini Penjelasan Waketum PPP

Nasional | 2021-06-10

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani
Choose Language!
Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, mengatakan partainya akan tetap mempertahankan pasal perzinaan yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diatur dalam Pasal 417-419. Arsul mengatakan, karena Indonesia memiliki budaya yang berbeda dengan Eropa.

"Kami akan pertahankan (pasal perzinaan dalam RKUHP). Ini KUHP Indonesia bukan KUHP Eropa Barat karena budaya Indonesia memang beda," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/6).

Arsul menilai pihak-pihak yang tidak setuju keberadaan pasal perzinaan lalu beragumentasi bahwa RKUHP masuk terlalu jauh dalam ruang privat, maka orang tersebut belajar hukum barat, filsafat hukum barat dan budaya hukum barat. Anggota Komisi III DPR RI itu mengakui dirinya belajar hukum perspektif barat namun apakah harus berpikir dengan perspektif tersebut.

Baca juga: Pakar Hukum Sebut Kewenangan Jokowi Bisa Segera Akhiri Polemik TWK di KPK

"Memang konsep dan filosofi hukum barat memang beda dengan Indonesia. Kalau Barat hanya mengenal kerugian individu atau `individual damage`, namun di Indonesia ada kerugian masyarakat atau `communal damage`," ujarnya.

Menurutnya, karena ada kerugian masyarakat tersebut maka jangan heran kalau di Indonesia untuk "membersihkan" individu dari penilaian sosial, diarak keliling. Arsul menilai dalam pasal perzinaan tersebut justru mengatur agar masyarakat tidak main hakim sendiri sehingga diatur secara rinci dalam pasal-pasal tersebut.

Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

Terkait Covid-19

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020