Jalurinfo.com, media siber nasional terverifikasi Dewan Pers dengan No. Reg: 827/DP-Verifikasi/K/XI/2021

Ajukan Gugatan Melalui PTUN, Perlawanan Terakhir Moeldoko Rebut Partai Demokrat?

Politik & Pilkada | 2021-04-03

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang dengan Ketua Umum Moeldoko.
JAKARTA, JALURINFO.COM - Pemerintah telah menolak kepengurusan Partai Demokrat Tersisa satu jalan untuk melawan, yaitu mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Demokrat kubu Moeldoko tak tinggal diam setelah pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Demokrat hasil KLB Deli Serdang. Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Demokrat pimpinan Moeldoko, Saiful Huda menyatakan pihaknya berencana menggugat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat ke PTUN.

Diketahui, pemerintah menolak permohonan kepengurusan Demokrat pimpinan Moeldoko lantaran merujuk pada AD/ART Demokrat yang ada.

"Demikian juga ketika pihak kami yang ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM seperti sekarang, maka pastinya kami akan terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di PTUN," kata Huda dalam keterangan yang diterima, Rabu (31/3).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan hasil perbaikan dokumen yang diserahkan kubu Moeldoko masih terdapat beberapa kelengkapan yang perlu dipenuhi. Di antaranya yakni belum ada DPD, DPC, serta tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC.

"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna dalam keterangannya, kemarin.

Baca juga: Surya Paloh Ungkap NasDem Siapkan 3 Kandidat Capres 2024

Yasonna mengatakan pihaknya telah meneliti seluruh berkas pengajuan perubahan struktur kepengurusan serta AD/ART Demokrat kubu Moeldoko. Hasilnya, tidak memenuhi syarat.

Ia kemudian menutup pintu bagi kubu Moeldoko untuk mengajukan kembali permohonan perubahan kepengurusan dan AD/ART Demokrat kubu Moeldoko karena permohonan sebelumnya sudah tidak memenuhi syarat.

"Dengan dokumen yang ada, tentunya tidak mungkin lagi, dengan peristiwa yang apa, kita sudah teliti, tidak memenuhi," ujarnya.

Kemenkumham tetap mengakui kepengurusan Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hasil Kongres 2020. Menurutnya, Kemenkumham menggunakan AD/ART Demokrat tahun 2020 sebagai dasar untuk menolak kepengurusan KLB Demokrat.




BERITA TERKAIT

Bertemu Pendukungnya di Makassar, Anies: Jangan
Jelang Uji Kelayakan dan Kepatutan, Dua Kandidat Ketua Demokrat Sulsel Perang Opini
Jelang Musda Demokrat, Dua Kandidat Saling Klaim Kantongi Dukungan
NH Deklarasikan Diri Maju Pilgub Sulsel, Begini Kata Pengamat
Tak Terima Diberhentikan dari Partai, Kader Gerindra Gugat Prabowo Rp 501 M
Tak Ingin Kehilangan Waktu, IAS Gemakan “AHY Presiden, IAS Gubernur”
Di Ultahnya, Gubernur Ganjar Pakai Songkok Bone dan Lipa Sabbe -Ganjar:  Saya dengan Pak Amran Sudah Berteman Sejak Lama
Elektabilitas Airlangga masih Rendah, Golkar Tetap Optimistis Usung Jadi Capres
HUT ke-57 Partai Golkar, Airlangga Minta Kader Makin Kompak dan Solid
NH Siapkan Kejutan Jelang Pilgub Sulsel 2024 Mendatang

Politik & Pilkada

NH Siapkan Kejutan Jelang Pilgub Sulsel 2024 Mendatang

dibaca 20512 kali

TERPOPULER

  1. VIDEO Canggih, Misil Anti Pesawat Rusia Berbelok-belok Mengikuti Target dan Dorrr!

  2. VIDEO Bak Kembang Api, Begini Sistem Kerja Roket Ganda Uragan Rusia

  3. VIDEO Beginilah Nasib Tentara Ukraina yang Ditangkap Rusia

  4. VIDEO Tank Rusia Sembunyi Dibalik Semak, Lalu Hancurkan Tank dan Benteng Ukraina

  5. VIDEO Ukraina Semakin Terancam, Tentara Bayaran Georgia Tiba di Donbas

  6. VIDEO Kondisi Rumah sakit Manakarra Mamuju saat Gempa siang hari ini

  7. VIDEO Detik-detik Peluncuran rudal TOS-1 di posisi dekat Avdiivka oleh Tentara Rusia

  8. VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

  9. Rusia diembargo Beberapa Negara, Apa itu Embargo? Begini Penjelasannya

  10. Menlu Ukraina Sebut Agresi Militer Rusia Hingga Negaranya Menyerah

RELIGI

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

Cendekiawan Muslim Sebut Pentingnya Bimbingan Keagamaan Bagi Generasi Muda Hadapi Bahaya Media Sosial

EKONOMI

  1. Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

  2. Cek Harga Emas dan UBS Hari Ini di Pegadaian, Senin, 14 Februari 2022

  3. Bappenas Heran Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China

  4. Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng

  5. Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto

  6. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

  7. Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang

  8. IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung

  9. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  10. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  11. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  12. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

Ajukan Gugatan Melalui PTUN, Perlawanan Terakhir Moeldoko Rebut Partai Demokrat?

Politik & Pilkada | 2021-04-03

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang dengan Ketua Umum Moeldoko.
Choose Language!

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

JAKARTA, JALURINFO.COM - Pemerintah telah menolak kepengurusan Partai Demokrat Tersisa satu jalan untuk melawan, yaitu mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Demokrat kubu Moeldoko tak tinggal diam setelah pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Demokrat hasil KLB Deli Serdang. Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Demokrat pimpinan Moeldoko, Saiful Huda menyatakan pihaknya berencana menggugat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat ke PTUN.

Diketahui, pemerintah menolak permohonan kepengurusan Demokrat pimpinan Moeldoko lantaran merujuk pada AD/ART Demokrat yang ada.

"Demikian juga ketika pihak kami yang ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM seperti sekarang, maka pastinya kami akan terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di PTUN," kata Huda dalam keterangan yang diterima, Rabu (31/3).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan hasil perbaikan dokumen yang diserahkan kubu Moeldoko masih terdapat beberapa kelengkapan yang perlu dipenuhi. Di antaranya yakni belum ada DPD, DPC, serta tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC.

"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna dalam keterangannya, kemarin.

Baca juga: Surya Paloh Ungkap NasDem Siapkan 3 Kandidat Capres 2024

Yasonna mengatakan pihaknya telah meneliti seluruh berkas pengajuan perubahan struktur kepengurusan serta AD/ART Demokrat kubu Moeldoko. Hasilnya, tidak memenuhi syarat.

Ia kemudian menutup pintu bagi kubu Moeldoko untuk mengajukan kembali permohonan perubahan kepengurusan dan AD/ART Demokrat kubu Moeldoko karena permohonan sebelumnya sudah tidak memenuhi syarat.

"Dengan dokumen yang ada, tentunya tidak mungkin lagi, dengan peristiwa yang apa, kita sudah teliti, tidak memenuhi," ujarnya.

Kemenkumham tetap mengakui kepengurusan Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hasil Kongres 2020. Menurutnya, Kemenkumham menggunakan AD/ART Demokrat tahun 2020 sebagai dasar untuk menolak kepengurusan KLB Demokrat.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020